Permintaan ini muncul saat lembaga tersebut mengantisipasi kripto akan memainkan peran yang lebih signifikan dalam ekonomi nasional di masa depan.
Pejabat Bappebti, dipimpin oleh Tirta Karma Senjaya, kepala Biro Pengembangan Pasar dan Pengembangan, berpendapat bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,11% dan pajak penghasilan sebesar 0,1% yang dikenakan pada transaksi kripto memerlukan penilaian ulang. Alasan mereka berpusat pada integrasi kripto yang berkembang ke dalam lanskap keuangan Indonesia.
Meskipun struktur pajak saat ini telah berlaku sejak April 2022, menghasilkan sekitar $2,49 juta pada Januari 2024 saja, Senjaya menekankan perlunya ulasan tahunan, menyelaraskan pajak kripto dengan praktik standar untuk peraturan pajak lainnya.
Langkah ini datang di tengah periode pertumbuhan signifikan di ruang kripto Indonesia. Jumlah pemegang kripto telah meningkat lebih dari 11% dari tahun 2021 hingga 2023, menunjukkan peningkatan minat publik. Selain itu, kemenangan pemilihan presiden baru-baru ini oleh Prabowo Subianto, yang pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka, telah menyatakan dukungan untuk membina peluang di ruang kripto dan blockchain bagi populasi muda di Indonesia.
Meningkatnya adopsi kripto di Indonesia juga menggambarkan potensi besar untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dengan populasi yang besar dan semakin banyaknya masyarakat yang terhubung secara digital, Indonesia memiliki kesempatan unik untuk menjadi pemimpin dalam adopsi kripto di Asia Tenggara.
Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Bappebti dan Kementerian Keuangan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri kripto, sambil memastikan bahwa investor dan pengguna dilindungi dari risiko. Evaluasi ulang kebijakan pajak merupakan langkah penting dalam menyeimbangkan antara mendorong inovasi dan memastikan keadilan pajak bagi semua pemangku kepentingan.
Seiring dengan pertumbuhan pasar kripto, diharapkan pemerintah Indonesia akan terus menyesuaikan kebijakan dan regulasi untuk mendukung perkembangan sektor ini, sekaligus melindungi kepentingan publik. Langkah-langkah seperti evaluasi ulang pajak kripto menunjukkan komitmen Indonesia untuk memelihara ekosistem digital yang sehat dan dinamis, yang akan memberikan manfaat ekonomi bagi rakyatnya di tahun-tahun mendatang.