Operasional kereta api di jalur selatan Jawa akhirnya berangsur normal. Stasiun Tasikmalaya di Jawa Barat kini sudah kembali melayani para penumpang setelah sebelumnya aktivitas di sana sempat lumpuh. Kelumpuhan ini terjadi akibat tanah yang amblas sepanjang 75 meter dan menggerus bagian bawah rel di kawasan Malangbong, Garut. Situasi darurat tersebut sempat memaksa perjalanan kereta api dialihkan sementara ke jalur utara. Namun, sampai Minggu (1/3) siang, arus lalu lintas rel terpantau membaik. Sebanyak empat kereta—yakni Lodaya, Argowilis, Pasundan, dan Serayu—sudah melintasi Stasiun Tasikmalaya dengan tingkat keterlambatan yang sangat minim, berkisar antara dua hingga sepuluh menit saja.
Ketimpangan Infrastruktur Warisan Kolonial
Insiden amblasnya rel di Garut seolah mengingatkan kita betapa vitalnya urat nadi transportasi kereta api di Pulau Jawa, sekaligus menyoroti ketimpangan yang ada. Sejarah mencatat, sejak zaman kolonial Belanda, pembangunan infrastruktur rel memang nyaris eksklusif berpusat di Jawa. Wilayah lain di Nusantara seakan terabaikan dan hanya menyisakan jalur-jalur pendek yang tak seberapa panjang di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.
Tren pembangunan yang Jawa-sentris ini bahkan masih berlanjut hingga belakangan ini. Kucuran dana investasi perkeretaapian terbaru pun sebagian besar tersedot untuk satu megaproyek, yaitu kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Ketimpangan alokasi anggaran juga sangat kentara bila membandingkan moda transportasi rel dan jalan raya. Sepanjang tahun 2023 lalu, pembangunan jalan raya mendapat porsi dana jumbo hingga 5,04 miliar dolar AS. Bandingkan dengan infrastruktur kereta api secara nasional yang hanya kebagian 377 juta dolar AS.
Visi Mengubah Wajah Transportasi Nasional
Meski demikian, peta jalan transportasi Indonesia tampaknya bakal segera dirombak total. Pemerintah kini tengah mematangkan rencana ekspansi besar-besaran untuk membangun jaringan rel di luar Pulau Jawa. Ambisinya tidak main-main. Hingga tahun 2045 mendatang, ditargetkan bakal terbangun 14.000 kilometer jalur kereta api baru yang membentang melintasi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memandang inisiatif ini sebagai langkah investasi strategis untuk masa depan bangsa. Keputusan berani ini juga lahir dari desakan situasi global. Adanya krisis minyak dunia saat ini mau tidak mau memaksa pemerintah untuk bergerak lebih cepat demi melepaskan ketergantungan dari sumber energi fosil.
Kebutuhan Triliunan Rupiah dan Realita di Lapangan
Proyek jangka panjang ini jelas membutuhkan modal yang fantastis. Diperkirakan total investasinya bisa menembus angka Rp1.200 triliun, atau sekitar 69,4 miliar dolar AS. Jika dibagi secara merata selama 20 tahun masa pengembangan, setidaknya dibutuhkan suntikan dana sekitar Rp65 triliun setiap tahunnya. Tentu saja negara tidak akan mampu menanggung beban ini sendirian hanya dengan mengandalkan APBN. Peran aktif dari sektor swasta dinilai sangat krusial untuk ikut menopang pendanaan proyek raksasa ini.
Kebutuhan akan infrastruktur rel di tiga pulau besar luar Jawa memang sudah memasuki tahap yang mendesak. Di Sumatera, jaringan rel yang beroperasi saat ini baru mencakup 1.871 kilometer. Padahal, wilayah tersebut membutuhkan tambahan sekitar 7.837 kilometer lagi untuk menjawab lonjakan permintaan mobilitas dan memperlancar konektivitas antardaerah.
Kondisi di Kalimantan justru lebih memprihatinkan karena pulau ini sama sekali belum memiliki jaringan kereta api yang beroperasi. Kebutuhan dasar infrastruktur rel di sana ditaksir mencapai 2.772 kilometer. Sementara itu, Sulawesi baru bisa menikmati jalur rel sepanjang 109 kilometer dan masih kekurangan sekitar 3.284 kilometer untuk bisa benar-benar menyambungkan antarprovinsi secara efektif.
Agus menyadari penuh bahwa jaringan kereta api Indonesia masih tertinggal jauh jika disandingkan dengan banyak negara lain. Saat ini, moda transportasi kereta baru mampu menampung 4 persen mobilitas penumpang dan hanya menyumbang 1 persen dari total pergerakan logistik barang nasional. Angka ini menjadi bukti nyata betapa Indonesia masih sangat bergantung pada transportasi jalan raya.
Kondisi ini seharusnya memacu semangat untuk menggenjot pembangunan, bukan malah menciutkan nyali untuk berinvestasi. Pembangunan jalan raya memang akan selalu menjadi elemen penting bagi negara. Namun, kesenjangan investasi yang terlanjur menganga pada sektor perkeretaapian harus segera ditambal demi memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan merajut konektivitas nasional yang lebih baik di masa depan.